Tegal, mediapenanews.net – Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Pekalongan Barat memperkuat sinergi dengan insan pers melalui pertemuan bersama wartawan yang digelar di Kantor KPH Pekalongan Barat, Slawi, Kabupaten Tegal, Senin (5/1/2026).
Kegiatan ini menjadi ruang dialog terbuka antara Perhutani dan media untuk membahas berbagai isu strategis, khususnya terkait pengelolaan hutan, tantangan lingkungan, serta tekanan sosial di wilayah kerja KPH Pekalongan Barat.
Kepala KPH Pekalongan Barat, Maria Endah Ambarwati, S.Hut., M.Si, memaparkan bahwa pengelolaan hutan Perhutani berpijak pada prinsip 3P, yakni Profit, Planet, dan People.
“Perhutani adalah perusahaan negara yang dituntut menghasilkan nilai ekonomi (profit), tetapi kami juga mengemban tanggung jawab menjaga hutan sebagai paru-paru dunia (planet), serta memastikan keberadaan hutan memberi manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar (people),” ujarnya.
Maria menjelaskan, secara khusus KPH Pekalongan Barat mengelola potensi bisnis getah pinus dan kayu pinus, sekaligus mengembangkan pendekatan pengelolaan hutan yang lebih berorientasi pada keberlanjutan (anthropocentric). Namun demikian, KPH Pekalongan Barat saat ini menghadapi tantangan serius berupa penggarapan lahan hutan yang harus segera ditangani melalui sinergi lintas pihak.
“Kami menyadari Perhutani tidak bisa bekerja sendiri. Tekanan sosial dan isu lingkungan di sekitar hutan sangat kompleks. Karena itu kami merangkul media sebagai mitra, sekaligus kontrol sosial dan corong informasi antara Perhutani dan masyarakat,” tambahnya.
Wilayah kerja KPH Pekalongan Barat juga mencakup sebagian kawasan Gunung Slamet. Terkait banjir yang terjadi di Kecamatan Bumiayu dalam dua tahun terakhir, Maria menegaskan bahwa faktor utama pemicu adalah intensitas hujan ekstrem akibat perubahan iklim, yang memperparah kondisi hutan yang telah mengalami degradasi sejak lama.
“Penggundulan hutan ini bukan kejadian baru. Berdasarkan informasi, sejak era reformasi sudah terjadi perambahan dan penggarapan oleh kelompok yang tidak mendukung pelestarian hutan, dengan mengganti tanaman tahunan menjadi tanaman semusim,” jelasnya. Ia juga mengaku telah berkoordinasi dengan Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, terkait persoalan tersebut.
Menjawab isu pembiaran penggarapan hutan, Maria menegaskan bahwa Perhutani tidak memiliki kewenangan sebagai penyidik. Dalam setiap pelanggaran, Perhutani hanya dapat melakukan pelaporan dan menjembatani proses hukum melalui aparat kepolisian.
“Penegakan hukum sepenuhnya ada di kepolisian. Namun kami tidak lepas tangan, karena bagaimanapun itu adalah kawasan hutan kami,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Perhutani telah menutup petak 48 di Desa Sawangan dari aktivitas penggarapan liar. Selanjutnya, penanganan serupa direncanakan untuk petak 24, dengan pendekatan bertahap dan persuasif. Maria telah menginstruksikan para Asisten Perhutani (Asper) untuk melakukan inventarisasi serta bersurat kepada kepala desa, kecamatan, Koramil, dan Polsek guna membantu memberikan imbauan kepada masyarakat.
“Kami berharap dukungan Forkopimcam. Mari kita bersama-sama mengembalikan fungsi hutan demi keberlangsungan hidup manusia,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Kepala KPH Pekalongan Barat Triyono menambahkan bahwa isu lingkungan sepanjang 2025 justru menjadi motivasi untuk memperbaiki tata kelola hutan secara bertahap. Ia mencontohkan keberhasilan penutupan garapan dan pemulihan hutan di wilayah Sawangan yang membutuhkan proses cukup panjang.
“Wilayah Gunung Slamet luasnya ribuan hektare, tidak mungkin ditangani sekaligus dengan sumber daya yang ada. Karena itu kami lakukan bertahap, lokasi per lokasi yang sudah siap,” katanya.
Pada awal 2026, KPH Pekalongan Barat menetapkan tiga lokasi prioritas penanaman dan reboisasi, yakni kawasan Guci di jalur pendakian, wilayah Igir Tipis, dan Pandansari. Program ini diharapkan mendapat dukungan semua pihak, termasuk masyarakat dan media, demi menjaga kelestarian hutan di wilayah Gunung Slamet.
