Brebes, mediapenanews.net 2 November 2025 – Komite Percepatan Pemekaran Kabupaten Brebes (KP2KB) kembali menunjukkan keseriusannya dalam memperjuangkan Daerah Otonomi Baru (DOB) Brebes Selatan. Mereka berencana mendatangi DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada 16 Desember 2025 mendatang, mendesak agar usulan pemekaran Kabupaten Brebes segera diparipurnakan dan diteruskan ke pemerintah pusat.
Rencana ini diungkapkan oleh Sekretaris Komite Pemekaran, Agus Setiono, dalam rapat evaluasi yang digelar di Kafe Orange Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, Brebes, hari ini. “Kami akan kembali datang ke Semarang dengan 20 bus. Ini adalah bentuk keseriusan warga Brebes untuk memperjuangkan haknya,” tegas Agus.
Agus menjelaskan bahwa langkah ini bukanlah bentuk perlawanan, melainkan dorongan agar Pemprov dan DPRD Jateng tidak menunda-nunda pembahasan paripurna pemekaran. “Kami berharap tahun ini bisa ada kepastian. Warga sudah terlalu lama menunggu,” imbuhnya.
Ketua Komite Pemekaran, Imam Santoso, menambahkan bahwa kedatangan mereka ke Semarang bukan untuk melakukan konfrontasi, melainkan untuk mengingatkan bahwa aspirasi masyarakat selatan Brebes semakin mendesak untuk diwujudkan. “Kami hanya ingin mengingatkan, pemekaran ini lahir dari kebutuhan masyarakat, bukan sekadar ambisi politik, melainkan ikhtiar serius untuk pemerataan pembangunan di wilayah selatan Brebes yang selama ini dinilai tertinggal,” ujarnya.
Imam juga menegaskan bahwa status moratorium pemekaran daerah tidak seharusnya menjadi penghalang bagi pemerintah provinsi maupun DPRD Jawa Tengah untuk melanjutkan proses formal seperti sidang paripurna. “Moratorium bukan alasan untuk tidak memparipurnakan. Justru paripurna harus dipenuhi agar kita siap ketika moratorium dicabut,” tegasnya.
Dukungan terhadap pemekaran Brebes Selatan terus mengalir. Faqih Maulana, perwakilan kepala desa Kecamatan Paguyangan, menilai sudah saatnya Gubernur Jawa Tengah menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan mengajukan usulan paripurna kepada DPRD Provinsi. “Kami mendorong gubernur agar tidak menunda permohonan paripurna. Masyarakat sudah menunggu terlalu lama,” katanya.
Dedy Anjar Priyanto, salah satu tokoh yang hadir, mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu negatif terkait pemekaran. “Jangan takut dan jangan mudah diprovokasi. Setelah pemekaran terwujud, pembangunan akan dibiayai oleh pemerintah pusat. Mari kita beri pemahaman kepada masyarakat bahwa perjuangan ini untuk kepentingan bersama,” jelasnya.
KP2KB menargetkan paripurna DPRD Provinsi segera digelar. “Jika sampai Desember belum ada perkembangan, kami akan turunkan massa dalam jumlah besar,” tegas Agus. Sedikitnya 20 bus telah disiapkan untuk mengangkut massa dari berbagai kecamatan di wilayah selatan Brebes.
Witno, tokoh masyarakat dari Kecamatan Bantarkawung, menilai pemekaran merupakan solusi realistis untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antarwilayah di Kabupaten Brebes. “Kami siap berada di garis depan mendukung perjuangan ini,” katanya.
Acara silaturahmi dan konsolidasi tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kebersamaan. Semua pihak berharap agar perjuangan pembentukan Kabupaten Brebes Selatan berjalan lancar dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat.
Imam Santoso menutup dengan penegasan bahwa pemekaran bukan sekadar persoalan administratif, melainkan juga soal keadilan dan martabat masyarakat selatan Brebes.
