Brebes, mediapenanews.net – Krisis air bersih yang melanda Desa Dawuhan, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes tak kunjung menemukan solusi. Kondisi tersebut memicu aksi protes puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Dawuhan (AMD) di Balai Desa setempat, Senin (2/3/2026).
Dalam audiensi terbuka yang dikawal unsur Forkopimcam, hadir Camat Sirampog Slamet Budi Raharjo, Kapolsek Sirampog Iptu Imam Santoso, dan Danramil Sirampog Letda Wahyu Fajar. Dialog berlangsung panas namun tetap tertib, dengan warga menuntut kejelasan langkah konkret pemerintah desa atas terputusnya akses air bersih bagi 2.492 kepala keluarga.
Pipa Utama Hancur Diterjang Banjir
Permasalahan bermula dari banjir bandang dan longsor pada 23 Januari 2026 yang merusak total jaringan pipa utama dari sumber mata air Tuk Suci di lereng Gunung Slamet.
Pipa galvanis berdiameter 8 inci sepanjang 2,5 kilometer yang menjadi tulang punggung distribusi air desa hancur dan sebagian terseret arus. Akibatnya, ribuan warga kehilangan akses air bersih selama lebih dari dua pekan.
Ketua AMD, Eko Budi, menyatakan bahwa keluhan warga telah disampaikan sejak awal Februari, namun belum mendapat respons memuaskan.
“Sejak seminggu setelah kerusakan, kami sudah mengajukan usulan perbaikan. Tapi jawabannya hanya menunggu alokasi anggaran,” ujarnya usai audiensi.
Sorotan pada Dana Kompensasi PDAB
Aksi warga juga menyoroti pengelolaan dana kompensasi dari Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Kabupaten Brebes yang selama ini diterima desa.
Ismail Saleh, anggota AMD, mempertanyakan transparansi penggunaan dana tersebut.
“Setahun terakhir desa menerima ratusan juta rupiah dari PDAB untuk pemeliharaan jaringan. Kenapa saat krisis seperti ini masih meminta swadaya Rp500 ribu per kepala keluarga?” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan kekhawatiran dampak kesehatan. Sejumlah keluarga dilaporkan mengalami gangguan pencernaan karena terpaksa menggunakan air sungai yang keruh.
Camat Janji Audit dan Solusi Darurat
Camat Sirampog Slamet Budi Raharjo menyampaikan bahwa pihaknya telah memanggil PDAB dan pemerintah desa guna membahas solusi jangka pendek maupun panjang.
“Untuk sementara kami akan berkoordinasi dengan dinas kesehatan guna memastikan keamanan air yang digunakan warga,” ujarnya.
Ia juga menegaskan akan dilakukan audit terhadap penggunaan dana kompensasi.
“Kami tidak akan mentolerir jika ada penyalahgunaan anggaran yang seharusnya untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Perbandingan dengan Desa Tetangga
Kekecewaan warga semakin menguat setelah mengetahui desa tetangga, Desa Kaligiri, yang mengalami kerusakan serupa dinilai lebih cepat melakukan perbaikan.
Kepala Desa Kaligiri, Rosidin, menjelaskan bahwa perbaikan dilakukan melalui kerja bakti warga serta bantuan dari dinas pekerjaan umum kabupaten.
“Kami tidak menerima dana kompensasi seperti Dawuhan, jadi fokus pada swadaya dan koordinasi instansi terkait,” katanya.
Sementara itu, Kepala Desa Dawuhan Iwan Budi S., S.Pd, menjelaskan bahwa kerusakan pipa jauh lebih parah dari perkiraan awal sehingga membutuhkan biaya besar.
“Dana kompensasi sebelumnya sebagian besar digunakan untuk perbaikan kecil dan pemeliharaan rutin. Kami sedang mengajukan bantuan darurat ke pemerintah kabupaten dan akan membentuk tim audit terbuka bersama warga,” jelasnya.
Warga Andalkan Air Hujan dan Sumur Jauh
Hingga kini, sebagian warga terpaksa mengandalkan air hujan yang ditampung di ember dan toren. Sebagian lainnya harus berjalan hingga tiga kilometer menuju sumur di wilayah Kaligiri yang dinilai lebih aman.
Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar krisis air bersih ini tidak berlarut dan menimbulkan dampak kesehatan yang lebih luas.(*)
