Selangkah Lagi Menuju Brebes Selatan! DPRD Jateng Pastikan Paripurna 25 November

BREBES, mediapenanews.net – Perjuangan panjang masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Brebes Selatan memasuki babak penting. DPRD Provinsi Jawa Tengah memastikan usulan pemekaran Kabupaten Brebes akan dibawa ke rapat paripurna pada 25 November 2026.

Kepastian tersebut disampaikan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pemekaran Kabupaten Brebes DPRD Jawa Tengah, Asrar, dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Hotel Grand Dian Bumiayu, Selasa (17/11/2026).

Asrar mengungkapkan, Pansus telah menyepakati usulan pemekaran Kabupaten Brebes untuk dibahas dalam rapat paripurna. Jadwal tersebut bahkan lebih cepat dari target sebelumnya yang direncanakan pada Desember 2026.

“Sudah sepakat untuk mengusulkan pemekaran Kabupaten Brebes. Paripurna dipastikan pada 25 November 2026 ini,” tegas Asrar.

Ia menjelaskan, sebelum mengambil keputusan tersebut, Pansus telah melakukan kajian terhadap berbagai persyaratan pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Kajian meliputi persyaratan kewilayahan, kapasitas daerah, hingga kemampuan fiskal.

Pansus juga telah melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai bagian dari proses pendalaman persyaratan pemekaran.

Dalam FGD bertema Aspirasi Masyarakat dan Dampak Pemekaran terhadap Pelayanan Publik dan Pembangunan Daerah Brebes Selatan tersebut, drh. Agus Sutrisno turut memaparkan perjalanan panjang perjuangan pemekaran.

Pemaparan mencakup kelengkapan dokumen persyaratan hingga hasil kajian akademis yang menjadi dasar pengusulan pembentukan Kabupaten Brebes Selatan.

Menurut Agus, pemekaran daerah merupakan upaya untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, sekaligus mendorong percepatan pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah Brebes bagian selatan.

Namun, pemekaran tidak cukup hanya didorong oleh aspirasi masyarakat. Pakar kebijakan publik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Alizar, mengingatkan bahwa pembentukan daerah otonom baru harus dipersiapkan secara matang.

Ia menegaskan, lahirnya daerah otonom baru tidak secara otomatis menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesiapan kelembagaan, kemampuan pembiayaan pemerintahan, serta keberlanjutan pelayanan publik harus menjadi perhatian utama.

Kepastian jadwal rapat paripurna tersebut disambut positif oleh berbagai elemen masyarakat yang selama ini memperjuangkan pemekaran Brebes Selatan. Di antaranya Presidium Pemekaran, Aliansi Masyarakat Pejuang Pemekaran, serta Masyarakat Peduli Pemekaran.

Bagi para pejuang pemekaran, agenda paripurna pada 25 November mendatang menjadi salah satu tahapan penting dalam perjalanan panjang mewujudkan Kabupaten Brebes Selatan.

Meski demikian, masyarakat perlu memahami bahwa rapat paripurna tersebut merupakan agenda pengusulan pemekaran, bukan penetapan terbentuknya kabupaten baru.

Masih terdapat tahapan administrasi, evaluasi, serta persetujuan pemerintah pusat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, perjuangan mewujudkan Kabupaten Brebes Selatan masih membutuhkan proses dan kesiapan dari seluruh pihak terkait. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *