Brebes, mediapenanews.net – Pemerintah Desa Kretek, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes menggelar Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2026, program ketahanan pangan, serta perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2025. Kegiatan dilaksanakan pada Jumat, 25 Juni 2025, bertempat di Aula Kantor Desa Kretek.
Musdes dihadiri oleh Kepala Desa Kretek, Akhya, Plt Camat Paguyangan Suripudin, SKM., Skep., MM., Ketua BPD, Ketua LPM, perwakilan RT/RW, tokoh masyarakat, serta pengurus BUMDes Subur Makmur.
Dalam sambutannya, Kepala Desa Kretek, Akhya, menyampaikan bahwa musdes ini merupakan agenda rutin tahunan yang wajib dilaksanakan. “Musdes menjadi forum penting untuk menyampaikan rencana anggaran tahun 2026, perubahan APBDes 2025, dan pembahasan program ketahanan pangan yang dialokasikan sebesar 20% dari Dana Desa,” ujarnya. Ia juga menekankan bahwa program ketahanan pangan akan difokuskan dan dikelola oleh BUMDes Subur Makmur.
Sementara itu, Plt Camat Paguyangan, Suripudin, SKM., Skep., MM., menegaskan bahwa anggaran ketahanan pangan harus difokuskan untuk kemaslahatan masyarakat Desa Kretek. Ia menyarankan agar program tersebut diarahkan pada pengembangan ternak ayam potong dan bebek. “Ketahanan pangan 20 persen dari Dana Desa harus betul-betul dirasakan manfaatnya oleh warga,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Desa Kretek, Edi Setiabudi, SH., mengumumkan bahwa tim penyusun RKPDes dan perubahan APBDes telah dibentuk, dikenal dengan sebutan Tim 9. Tim ini telah mendapat persetujuan dari warga yang hadir dan akan segera mulai bekerja demi efisiensi waktu pelaksanaan program.
Berikut adalah susunan Tim 9:
1.Akhya
2.Edi Setiabudi, MH
3.Agus Amran, S.Pd
4.Zakiyatun Nofiah Rini, S.P
5.Dewi Masyitoh, S.Pd
6.Lita Arofu, M.Pd
7.Erni Nafiah, S.Pd
8.Karyono
9.M.Edi Nadirin. A.md
Ketua BPD juga menambahkan bahwa program ketahanan pangan akan dikelola sepenuhnya oleh BUMDes Subur Makmur demi efektivitas dan transparansi.
Acara berlangsung khidmat dan ditutup dengan sesi tanya jawab yang interaktif antara warga dengan pemerintah desa. Dalam suasana yang terbuka, warga diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi maupun keluhan secara langsung.
