Brebes, mediapenanews.net – Sebagai tindak lanjut dari aksi demonstrasi buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada Kamis, 1 Mei lalu, Pemerintah Kabupaten Brebes menggelar diskusi Tripartit di Pendopo Brebes, Senin (5/5/2025). Kegiatan ini melibatkan unsur pemerintah, pelaku usaha, dan perwakilan buruh dalam rangka menjaga harmonisasi hubungan industrial di wilayah Brebes.
Wakil Bupati Brebes, Wurja SE, mengatakan pertemuan ini bertujuan menjembatani aspirasi buruh yang disampaikan dalam aksi sebelumnya, termasuk tuntutan kenaikan upah dan penyediaan mobil penjemputan karyawan.
“Ini kita pertemukan dengan pelaku usaha dan juga dihadiri Disnaker Provinsi. Harapannya, diskusi ini menjadi wadah mencari solusi bersama demi iklim industri yang kondusif di Brebes,” ujar Wurja.
Ia menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam menjaga sektor industri, serta mendukung pertemuan lanjutan sebagai ajang silaturahmi antara pekerja, serikat buruh, pelaku usaha, dan pemerintah daerah.
Sementara itu, Kepala Dinpernaker Brebes, Warsito Eko Putro, menambahkan bahwa berbagai aspirasi dari serikat buruh akan ditindaklanjuti sesuai regulasi yang berlaku. Ia menyoroti program “Buruh Mapan” yang digagas Bupati Brebes sebagai upaya peningkatan kesejahteraan, termasuk rencana subsidi perumahan atau rusunawa bagi buruh.
Terkait dugaan pungutan liar kepada pencari kerja, Warsito menegaskan akan bertindak tegas. “Pencari kerja itu gratis. Kalau ada bukti pungutan, kami akan langsung tindak, bahkan bisa meminta manajemen perusahaan untuk diganti,” tegasnya.
Ketua Serikat Buruh Militan Indonesia (SEBUMI) Kabupaten Brebes, Bambang Suhendi, mengapresiasi adanya pertemuan tersebut, namun menilai Pemkab Brebes masih sebatas memfasilitasi pertemuan tanpa aksi konkret.
“Masih perlu ada pertemuan lanjutan agar tuntutan kami benar-benar dieksekusi, seperti penghapusan sistem kerja kontrak, akses kerja yang lebih terbuka untuk laki-laki, tunjangan transportasi melalui Perda, serta perbaikan jalan dan penerangan,” tegas Bambang.
Diskusi Tripartit ini juga dihadiri perwakilan Disnaker Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas PU, Asisten II Sekda, Ketua Apindo, serta BPJS Ketenagakerjaan.(*)
Hendro
