BREBES – Wakil Bupati Brebes Wurja, S.E., mengingatkan seluruh kepala desa agar mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara transparan, tepat sasaran, dan bertanggung jawab. Ia menegaskan, anggaran desa merupakan uang rakyat yang harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang nyata.
Pesan tersebut disampaikan Wurja saat membuka kegiatan Sosialisasi Penguatan Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa di Ballroom Hotel Grand Dian Brebes, Selasa (17/11/2026). Kegiatan tersebut diikuti 309 peserta, terdiri dari 292 kepala desa dan 17 camat se-Kabupaten Brebes.
Mewakili Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, Wurja menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah desa tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap maupun lengkapnya laporan administrasi. Lebih dari itu, masyarakat harus benar-benar merasakan manfaat dari setiap anggaran yang dibelanjakan.
“Uang desa itu uang rakyat. Setiap rupiah yang masuk dalam APBDes ada hak masyarakat di dalamnya. Ada jalan yang harus diperbaiki, ada anak yang membutuhkan layanan, dan ada warga yang menunggu pembangunan,” tegas Wurja.
Menurutnya, pemerintah desa harus mampu menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Jangan sampai anggaran tersedia, tetapi persoalan warga tidak terselesaikan dan manfaat pembangunan tidak dirasakan.
“Jangan sampai anggarannya ada, tetapi manfaatnya tidak terasa,” pesannya.
Wurja Ingatkan Bahaya Penyimpangan Anggaran
Dalam kesempatan tersebut, Wurja juga menyoroti pentingnya transparansi dan integritas dalam pengelolaan keuangan desa. Menurutnya, keterbukaan tidak cukup hanya dengan memasang papan informasi APBDes, tetapi harus disertai penyampaian informasi mengenai penggunaan anggaran dan hasil pembangunan secara jelas kepada masyarakat.
Ia secara tegas mengingatkan agar tidak terjadi penyimpangan, seperti kegiatan fiktif, penggelembungan anggaran atau mark up, pemotongan anggaran yang tidak sesuai ketentuan, hingga laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.
“Jangan main-main dengan anggaran desa. Tidak boleh ada kegiatan fiktif, mark up, pemotongan anggaran, atau laporan yang tidak sesuai fakta,” tandasnya.
Selain pengelolaan keuangan, Wurja meminta seluruh pemerintah desa memperhatikan administrasi dan pengamanan aset desa. Seluruh aset harus dicatat, diinventarisasi, serta dilengkapi dokumen kepemilikan yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Pengawasan dan Pendampingan Desa Diperkuat
Pemkab Brebes juga tengah menyempurnakan regulasi terkait Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten kepada Pemerintah Desa. Penyempurnaan tersebut mencakup mekanisme pengusulan, verifikasi, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban agar bantuan dapat digunakan secara tertib dan tepat sasaran.
Wurja meminta kepala desa tidak sekadar berorientasi pada pengajuan bantuan, tetapi memastikan setiap program yang diusulkan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat dan memenuhi ketentuan.
Ia juga meminta para camat untuk aktif melakukan pembinaan terhadap pemerintah desa. Sementara Dinpermades, BPKAD, dan Inspektorat diharapkan memperkuat koordinasi serta pendampingan, sehingga pengelolaan keuangan dan aset desa berjalan sesuai aturan.
Kegiatan sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber dari Direktorat Fasilitasi Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Basuki Sriono, S.E., serta Kepala BPKAD Kabupaten Brebes, Drs. Edy Kusmartono, M.Si.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Brebes mendorong terwujudnya tata kelola keuangan dan aset desa yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Sebab, pada akhirnya, keberhasilan pengelolaan APBDes bukan hanya terlihat dari angka-angka dalam laporan pertanggungjawaban, melainkan dari jalan yang semakin baik, fasilitas publik yang tersedia, pelayanan yang meningkat, serta kebutuhan masyarakat yang benar-benar terpenuhi.***













