Brebes, mediapenanews.net – Pemerintah Kabupaten Brebes menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait pengintegrasian peta jalan dan rencana aksi pelibatan laki-laki dalam perencanaan serta penganggaran yang responsif gender melalui pendekatan pemenuhan kesehatan reproduksi. Kegiatan ini merupakan bagian dari program percontohan nasional yang juga dilaksanakan di Garut, Serang, Jember, dan Lombok Timur.
Wakil Bupati Brebes, Wurja, SE, saat membuka kegiatan di Aula Lantai 2 KPT Brebes, Rabu (21/5/2025), menekankan pentingnya peran setara antara laki-laki dan perempuan, baik dalam rumah tangga maupun dunia kerja.
“Kesetaraan penting bagi perempuan untuk bisa bergerak dalam dunia kerja. Tidak boleh ada penindasan, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Semua harus tahu kewajiban masing-masing,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pemahaman bersama dalam rumah tangga terkait kesehatan reproduksi, yang menurutnya menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri.
“Bimtek ini strategis dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi di tingkat daerah. Pelibatan laki-laki merupakan pendekatan yang progresif dan berkelanjutan,” tambah Wurja.
Ia berharap, kegiatan ini dapat mendorong lahirnya kebijakan yang lebih inklusif dan responsif gender, serta mengintegrasikan isu-isu utama seperti kesehatan ibu, kesehatan reproduksi remaja, keluarga berencana, pencegahan kekerasan berbasis gender, dan HIV/AIDS ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan Renstra perangkat daerah.
Sementara itu, Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemen PPPA, Dr. Dra. Dewa Ayu Laksmiadi Janapriati, M.Par, menuturkan bahwa bimtek yang berlangsung selama tiga hari ini bertujuan meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan daerah dalam menyusun perencanaan dan anggaran yang inklusif.
“Dokumen integrasi ini akan menjadi acuan dalam perencanaan dan penganggaran terpadu. Pelibatan laki-laki diharapkan mampu menjawab berbagai isu terkait perempuan dan menjadi bagian dari upaya menuju generasi emas Indonesia,” jelasnya.
Dewa Ayu juga menekankan pentingnya dukungan dari pimpinan daerah agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bisa turut serta menyusun dan mengimplementasikan peta jalan responsif gender, tidak hanya yang selama ini berkaitan langsung dengan perempuan dan anak.(*)
Hendro
